Bentuk Surat

Oleh -
BAB 4: Bentuk Surat

 A. Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan)
Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Macam-macam SPT
1. SPT (Surat Pemberitahuan) Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat ini oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatau masa pajak pada suatu saat.
2. SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Surat ini oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dalam satu tahun pajak.

C. Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan)
1. Bagi Wajib Pajak PPh
   a. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui
pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun
Pajak;
   b. Melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
   c. Melaporkan harta dan kewajiban;
   d. Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungut terhadap wajib pajak pribadi atau badan dari suatu masa pajak.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak
   a. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
   b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Ketentuan Tentang Pengisian SPT
SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

D. Ketentuan Tentang Penyampaian SPT
   a. Secara langsung ke KPP/KP2KP atau tempat lain yang ditentukan (Drop Box, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling);
   b. Melalui pos dengan pengiriman surat 
   c. Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-Filing melalui penyedia jasa aplikasi atau ASP (Application Service Provider).

E. Batas waktu penyampaian SPT
   1. Untuk SPT Masa. SPT Masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali untuk SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.
   2. Untuk SPT Tahunan. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

F. Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPT
   1. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu;
   2. SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta;
   3. SPT Masa PPN Rp 500 ribu;
   4. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.
Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan terhadap :
a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
1. Batas Waktu atau jatuh tempo SPT Tahunan Badan adalah tanggal 30 April setiap tahunnya, jadi batas waktu penyampaian spt tahunan badan tahun pajak 2015 adalah tanggal 30 April 2016
2. Batas waktu pelaporan SPT Masa :
   1.  PPh Pasal 21/26, 23/26, 25, 15 dan 4 ayat 2 adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Contoh : PPh Pasal 21 masa februari 2016 harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 Maret 2016 .
   2. PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bea Cukai adalah hari kerja terakhir minggu berikutnya
   3. PPh Pasal 22 bendahara pemerintah adalah tanggal 14 bulan berikutnya
   4. PPh Pasal 22 Pemungut Tertentu adalah tanggal 20 bulan berikutnya
   5. PPN dan PPn BM bagi Bendaharawan adalah tanggal 14 bulan berikutnya
   6. PPN dan PPn BM bagi Pemungut Non Bendaharawan adalah tanggal 20 bulan berikutnya
   7. PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPN dan PPnBM untuk Wajib Pajak Kriteria terentu adalah pada tanggal 20 setelah masa pajak terakhir.
3. Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya. contoh :
   a. SPT Masa PPN Februari 2016 paling lambat dilaporkan 31 Maret 2016.
   b. SPT Masa PPN Maret 2016 paling lambat dilaporkan 30 April 2016

 2. Pengertian SSP
Surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor penerima pembayaran.

 Fungsi SSP
Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai bukti pembayaran paajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatakan validasi.

 Jenis Surat Setoran Pajak 
1. Surat Setoran Pajak Standar
SSP Standar merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran. Surat ini digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan. SSP Standar dibuat sebanyak rangkap 5 dengan peruntukan sebagai berikut:
 a. Lembar ke-1 untuk arsip Wajib Pajak.
 b. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
 c. Lembar ke-3 digunakan Wajib Pajak untuk lapor ke KPP.
 d. Lembar ke-4 untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran
 e.  Lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
2. Surat Setoran Pajak Khusus
Surat Setoran Pajak Khusus ini mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakannya. SSP Khusus merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran menggunakan mesin transaksi dan/atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan. SSP Khusus hanya dicetak pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP Standar. Atau dicetak terpisah sebanyak 1 lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-2 SSP Standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP).
3. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor
Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor (SSPCP) merupakan SSP yang digunakan oleh Importir atau Wajib Bayar dalam rangka impor. SSPCP ini dibuat dalam rangkap 6 dengan peruntukan sebagai berikut:
 4. Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan dalam Negeri (SSCP)
SSCP ini merupakan SSP yang digunakan oleh Pengusaha untuk cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Surat Setoran ini dibuat dalam rangkap 6.
Contoh SSP

  
3. Pengertian SKP
SKP adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan.
Surat ketetapan pajak adalah surat keterangan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

 Fungsi SKP:
1. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
2. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan
3.  Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak

 4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1(16), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

 Fungsi SKPKB:
1. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi
3. Alat untuk menagih

 SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun dalam hal :
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Atas pajak yang tidak/kurang dibayar tersebut ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan maksimum 24 bulan (berlaku baik atas PPh, PPN, maupun PPn BM).
2. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakakan sanksi kenaikan sbb :
3. PPh Sendiri (Badan/Orang Pribadi/BUT), kenaikan sebesar 50%
4. PPh Pemotongan/Pemungutan, kenaikan sebesar 100%
5. PPN/PPn BM, kenaikan sebesar 100%.

Contoh Soal:
PT X mempunyai tahun buku sama dengan tahun takwin memasukkan SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2001 tepat pada waktunya yang disertai dengan setoran akhir .
Pada bulan April 2003 dikeluarkan SKPKB yang menunjukkan kekurangan pajak yang terutang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Berdasarkan ketentuan di atas maka atas kekurangan tersebut dikenakan sanksi bunga 2% ( dua persen) per bulan.
 Walaupun SKPKB tersebut diterbitkan lebih dari 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahun pajak, sanksi bunga yang dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk masa dua tahun dengan perhitungan sebagai berikut :
- Kekurangan pajak yang terutang                              Rp 2.000.000,-
- Bunga 2 tahun = 2% x 2 x 12 x Rp 2.000.000,-        Rp    960.000,-(+)
Masih harus dibayar                                                  Rp 2.960.000,- 
Seandainya Surat Ketetapan Pajak tersebut diterbitkan bulan Juni 2002 maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
- Kekurangan pajak yang terutang                            Rp 2.000.000.-
- Bunga 18 bulan = 2% x 18 x Rp 2.000.000.-          Rp    720.000.-(+)
Masih harus dibayar                                               Rp 2.720.000.-

 5. Surat Ketetapan Pajak Nihil
Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1(18), SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak.
SKPN diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan baik atas SPT Nihil, SPT Kurang Bayar, maupun SPT Lebih Bayar.

   
6. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

7. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.Dirjen pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) berdasarkan:
Hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan wajib pajak  (pasal 17 UU KUP) terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Dasar atau sebab-sebab diterbitkannya SKPLB: 
1. Untuk Pajak Penghasilan, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
2. Untuk Pajak Pertambahan Nilai, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak  atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka yang dimaksud dengan jumlah Pajak Yang terutang adalah jumlah Pajak Keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut.
3. Untuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

 Tata cara Penerbitan SKPLB
1. Terjadi kelebihan pembayaran pajak setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT tanpa adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi)
2. Atas Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sesuai dengan perhitungan yang terdapat di dalam SPT yang disampaikan wajib pajak.

Komentar

  1. Unknown9 Oktober 2019 pukul 10.25

    Pertanyaan dari kelompok 7 : Kapan surat ketetapan pajak nihil diterbitkan untuk pajak penghasilan

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tantri9 Oktober 2019 pukul 10.30

      Dari kelompok 5
      Jawaban:Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yg dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang

      Hapus
    2. Unknown16 Oktober 2019 pukul 21.22

      Jawaban dari kelompok 6:SKPN diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan baik atas SPT Nihil, SPT Kurang Bayar, maupun SPT Lebih Bayar.

      Hapus
    3. Unknown2 November 2019 pukul 08.17

      Kelompok 3 XI PBK 1. Jawab: setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan ada nya jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak yang harus dibayar

      Hapus
    4. Aan Septiani5 November 2019 pukul 19.27

      Aan Septiani Kelompok 1 XI pbk 1: Setelah Dilakukan pemeriksaan dan ditemukannya jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarnya Sama dengan jumlah yang terutang

      Hapus
  2. Unknown9 Oktober 2019 pukul 10.29

    Pertanyaan dari kelompok 6:
    Bagaimana cara menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Unknown15 Oktober 2019 pukul 03.20

      Silviyani dari kelompok 7
      Cara menerbitkan SKPLB:
      1. Terjadi kelebihan pembayaran pajak setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT tanpa adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), dengan ketentuan:
      - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan Kurang Bayar, Nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (permohonan restitusi). Apabila Wajib Pajak setelah menerima SKPLB dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), akan mengajukan permohonan secara tertulis.
      2. Atas Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sesuai dengan perhitungan yang terdapat di dalam SPT yang disampaikan wajib pajak, dengan ketentuan:
      - Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu,sebagaimana dimaksud didalam Pasal 17C UU No. 16 Tahun 2000, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap dalam arti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkap, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

      Perlu diingat:
      SKPLB masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya jumlahnya lebih besar dari kelebihan pembayaran pajak yang ditetapkan.

      Hapus
    2. Unknown22 Oktober 2019 pukul 18.47

      Dari kelompok 5:
      1.Terjadi kelebihan pembayaran pajak setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT tanpa adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi)
      2. Atas Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sesuai dengan perhitungan yang terdapat di dalam SPT yang disampaikan wajib pajak.

      Hapus
    3. Unknown2 November 2019 pukul 09.47

      kelompok 3 XI pbk 1 :
      1. terjadi kelebihan pembayaran pajak setelah di lakukan pemeriksaan terhadap spt tanpa adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Surat tersebut akan di terbitkan setelah di lakukannya pemeriksaan surat pemberitahuan yang disampaikan sajib pajak yang menyatakan pajak kurang bayar, pajak nihil atau lebih bayar yang tidak di sertai dengan permohonan kelebihan pembayaran pajak.
      2. atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sesuai dengan perhitungan yang terdapat di dalam spt yang di sampaikan wajib pajak.

      Hapus
    4. Aan Septiani5 November 2019 pukul 19.30

      Aan Septiani kelompok 1: SKPLB masih bisa diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya jumlahnya lebih besar dari kelebihan pembayaran pajak yang ditetapka

      Hapus
  3. Aan Septiani9 Oktober 2019 pukul 10.32

    Pertanyaan dari kelompok 1:Apa akibatnya kalau kita tidak membayar pajak atau Melaporkan spt tahunan?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Unknown9 Oktober 2019 pukul 10.52

      Dari kelompok 2
      1.dikenakan sanksi administrasi .
      -dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari pajak yang terlambat disetorkan
      -dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp 100 ribu untuk SPT Tahunan yang terlambat/tidak disampaikan
      -jika tak sengaja tak menyampaikan SPT Tahunan dan mengakibatkan kerugian negara,dipidana penjara minimal enam bulan dan maksimal enam tahun.Serta denda paling sedikit dua kali dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

      Hapus
    2. Unknown15 Oktober 2019 pukul 09.44

      Indri april dari kelompok 7:
      -akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dari pajak yang terlambat di setorkan.
      -dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp.100.000 untuk spt tahunan yang terlambat disampaikan
      -jika sengaja tak menyampaikan SPT tahunan dan merugikan negara, akan dipenjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Serta denda paling sedikit 2 kali dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak di bayar

      Hapus
    3. Unknown18 Oktober 2019 pukul 09.57

      Hanifah mumtaz dari kelompok 6:Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari pajak yang terlambat disetorkan- Dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp 100 ribu untuk SPT Tahunan yang terlambat/tidak disampaikan- Jika sengaja tak menyampaikan SPT Tahunan dan mengakibatkan kerugian negara, dipidana penjara minimal enam bulan dan maksimal enak tahun. Serta denda paling sedikit dua kali dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

      Hapus
    4. Unknown22 Oktober 2019 pukul 18.30

      Siti ameliyah dari kelompok 5:
      -Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari pajak yang terlambat disetorkan
      - Dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp 100 ribu untuk SPT Tahunan yang terlambat/tidak disampaikan
      - Jika sengaja tak menyampaikan SPT Tahunan dan mengakibatkan kerugian negara, dipidana penjara minimal enam bulan dan maksimal enak tahun. Serta denda paling sedikit dua kali dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

      Hapus
    5. Unknown2 November 2019 pukul 09.16

      kelompok 3 XI pbk 1 :
      akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan undang undang nomor 28 2007 perubahan ketiga atas undang undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, maka ditetapkan bahwa sanksi yang terlambat atau tidak melaporkan spt tahunan pajak penghasilannya adalah :
      1. seorang wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan spt tahunan pph 21 akan di kenakan denda sebesar Rp.100.000
      2. bila wajib pajak badan atau perusahaan terlambat atau tidak melaporkan spt tahunan pph 22 akan di kenakan denda sebesar Rp.1000.000
      3. sanksi administrasi untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebesar Rp.500.000
      4. denda untuk surat pemberitahuan masa lainnya sebesar Rp.100.000

      Hapus
  4. Unknown9 Oktober 2019 pukul 10.38

    Pertanyaan dari kelompok 4 : Sanksi apa saja yang termuat dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Unknown9 Oktober 2019 pukul 11.33

      Dari kelompok 2 :
      1.Bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atas pajak yang kurang dibayar.
      2. Kenaikan :
      a. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah di tegur :
      - sebesar 50% dari PPh badan atau orang pribadi yang kurang atau tidak di bayar
      - sebesar 100% dari PPh pemotongan atau pemungutan yang kurang atau tidak di bayar
      - sebesar 100% dari PPN atau PPnBM yang tidak atau tidak dibayar
      b. Sebesar 100% dari PPn atau PPnBM yang tidak atau kurang dibayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPn atau PPnBM ternyata tidak seharusnya di kompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).
      c. Apabila kewajiban pasal 28 dan 29 KUP tidak dipenuhi sehingga tidak di ketahui besarnya pajak yang terutang :
      - sebesar 50% dari PPh badan atau orang pribadi yang kurang atau tidak dibayar
      -sebesar 100% dari PPh pemotongan atau pemungutan yang kurang atau tidak dibayar
      -sebesar 100% dari PPN atauatau P yang tidak atau tidak dibayar

      Hapus
    2. Unknown18 Oktober 2019 pukul 09.59

      Hanifah mumtaz dari kelompok 6: Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Atas pajak yang tidak/kurang dibayar tersebut ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan maksimum 24 bulan (berlaku baik atas PPh, PPN, maupun PPn BM).
      - SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakakan sanksi kenaikan sbb :
      - PPh Sendiri (Badan/Orang Pribadi/BUT), kenaikan sebesar 50%
      - PPh Pemotongan/Pemungutan, kenaikan sebesar 100%
      - PPN/PPn BM, kenaikan sebesar 100%.
      - Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPn BM disimpulkan bahwa ; terdapat PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan atau tidak dikenakan tarif 0%. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100%.
      - Kewajiban Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (perihal pembukuan) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (berkenaan dengan pemeriksaan) tidak dipenuhi. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebesar :
      a) 100% untuk PPh sendiri (PPh Orang Pribadi/Badan/BUT).
      b) 50% untuk PPh Pemotongan/Pemungutan.
      - SKPKB dapat diterbitkan meskipun jangka waktu 10 tahun telah lewat, dalam hal wajib pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

      Hapus
    3. Unknown23 Oktober 2019 pukul 07.21

      Evi anggraeni dari kelompok 5
      Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Atas pajak yang tidak/kurang dibayar tersebut ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan maksimum 24 bulan (berlaku baik atas PPh, PPN, maupun PPn BM).
      - SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakakan sanksi kenaikan sbb :
      - PPh Sendiri (Badan/Orang Pribadi/BUT), kenaikan sebesar 50%
      - PPh Pemotongan/Pemungutan, kenaikan sebesar 100%
      - PPN/PPn BM, kenaikan sebesar 100%.
      - Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPn BM disimpulkan bahwa ; terdapat PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan atau tidak dikenakan tarif 0%. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100%.
      - Kewajiban Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (perihal pembukuan) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (berkenaan dengan pemeriksaan) tidak dipenuhi. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebesar :
      a) 100% untuk PPh sendiri (PPh Orang Pribadi/Badan/BUT).
      b) 50% untuk PPh Pemotongan/Pemungutan.
      - SKPKB dapat diterbitkan meskipun jangka waktu 10 tahun telah lewat, dalam hal wajib pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
      Contoh :

      PT X mempunyai tahun buku sama dengan tahun takwin memasukkan SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2001 tepat pada waktunya yang disertai dengan setoran akhir .

      Pada bu1an April 2003 dikeluarkan SKPKB yang menunjukkan kekurangan pajak yang terutang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Berdasarkan ketentuan di atas maka atas kekurangan tersebut dikenakan sanksi bunga 2% ( dua persen) per bulan.

      Walaupun SKPKB tersebut diterbitkan lebih dari 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahun pajak, sanksi bunga yang dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk masa dua tahun dengan perhitungan sebagai berikut :

      - Kekurangan pajak yang terutang Rp 2.000.000,-

      - Bunga 2 tahun = 2% x 2 x 12 x Rp 2.000.000,- Rp 960.000,-(+)

      Masih harus dibayar Rp 2.960.000,-

      Seandainya Surat Ketetapan Pajak tersebut diterbitkan bulan Juni 2002 maka perhitungannya ada1ah sebagai berikut:

      - Kekurangan pajak yang terutang Rp 2.000.000.-

      - Bunga 18 bulan = 2% x 18 x Rp 2.000.000.- Rp 720.000.-(+)

      Masih harus dibayar Rp 2.720.000.-

      Hapus
    4. Unknown2 November 2019 pukul 09.30

      kelompok 3 XI pbk 1 :
      1. bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atas pajak yang kurang di bayar
      2. kenaikan :
      a apabila spt tidak di sampaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan dan telah di tegur
      - sebesar 50% dari pph badan atau orang pribadi yang kurang atau tidak bayar
      - sebesar 100% dari pph memotong atau memungut yang kurang atau tidak bayar
      - sebesar 100% dari ppn atau ppnbm yang tidak atau kurang di bayar
      b sebesar 100% dari ppn atau ppnbm yang tidak atau kurang di bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai ppn atau ppnbm ternyata tidak seharusnya di kompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya di kenakan tarif 0%
      c apabila kewajiban pasal 28 dan 29 kup tidak di penuhi sehingga tidak di ketahui besarnya pajak yang terutang :
      - sebesar 50% dari pph badan atau orang pribadi yang kurang atau tidak bayar
      - sebesar 100% dari pph pemotongan atau pemungutan yang kurang atau tidak bayar
      - sebesar 100% dari ppn atau ppnbn yang tidak atau kurang bayar.

      Hapus
    5. Aan Septiani5 November 2019 pukul 19.25

      Aan Septiani Dari kelompok 1:
      1. bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atas pajak yang kurang di bayar
      2. kenaikan :
      a apabila spt tidak di sampaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan dan telah di tegur
      - sebesar 50% dari pph badan atau orang pribadi yang kurang atau tidak bayar
      - sebesar 100% dari pph memotong atau memungut yang kurang atau tidak bayar
      - sebesar 100% dari ppn atau ppnbm yang tidak atau kurang di bayar
      b sebesar 100% dari ppn atau ppnbm yang tidak atau kurang di bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai ppn atau ppnbm ternyata tidak seharusnya di kompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya di kenakan tarif 0%
      c apabila kewajiban pasal 28 dan 29 kup tidak di penuhi sehingga tidak di ketahui besarnya pajak yang terutang :
      - sebesar 50% dari pph badan atau orang pribadi yang kurang atau tidak bayar
      - sebesar 100% dari pph pemotongan atau pemungutan yang kurang atau tidak bayar
      - sebesar 100% dari ppn atau ppnbn yang tidak atau kurang bayar

      Hapus
  5. Tia sintya9 Oktober 2019 pukul 10.48

    Kelompok 2
    Pertanyaan :
    Bagaimana menurut kalian jika prosedur SSP hilang?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Unknown18 Oktober 2019 pukul 10.11

      Hanifah mumtaz dari lempok 6:

      Cukup datang ke tempat Anda biasa melakukan pembayaran pajak seperti bank atau kantor pos untuk meminta BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang memang memiliki fungsi yang sama sebagai pengganti SSP yang hilang. Nantinya BPN ini juga bisa dicetak ulang sebagai copy bukti pembayaran pajak. Adapun yang harus dibawa untuk bukti mendapat pengganti SSP yang hilang adalah data-data terkait pembayaran pajak seperti nama Wajib Pajak, NPWP, bukti transfer dan jumlah nominalnya.
      Apabila BPN sudah selesai, nantinya ketika proses pemindahbukuan ke KPP, Anda bisa membawa BPN ini untuk menjadi bukti pembayaran pajak yang sebenarnya.

      Hapus
    2. Unknown22 Oktober 2019 pukul 18.52

      Alivia kelompok 5
      - Cukup datang ke tempat Anda biasa melakukan pembayaran pajak seperti bank atau kantor pos untuk meminta BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang memang memiliki fungsi yang sama sebagai pengganti SSP yang hilang. Nantinya BPN ini juga bisa dicetak ulang sebagai copy bukti pembayaran pajak. Adapun yang harus dibawa untuk bukti mendapat pengganti SSP yang hilang adalah data-data terkait pembayaran pajak seperti nama Wajib Pajak, NPWP, bukti transfer dan jumlah nominalnya.
      - Apabila BPN sudah selesai, nantinya ketika proses pemindahbukuan ke KPP, Anda bisa membawa BPN ini untuk menjadi bukti pembayaran pajak yang sebenarnya.

      Hapus
    3. Unknown29 Oktober 2019 pukul 10.03

      Kelompok 4 kelas XI PBK 1 Apabila SSP lembar ke-1 (satu) hilang, wajib pajak dapat melakukan langkah-langkah berikut ini, yaitu :

      1. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar untuk mendapatkan copy SSP yang hilang.
      2. Berdasarkan surat permohonan tersebut, KPP akan mencocokkan SSP lembar ke-3 yang dilaporkan wajib pajak bersamaan dengan SPT, dengan SSP lembar ke-2 yang berasal dari KPKPN melalui bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
      3. Jika antara lembar ke-2 dan ke-3 sudah cocok, maka lembar ke-2 atau ke-3 di foto copy, kemudian dilegalsiir oleh KPP setempat.
      4. Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua) yaitu :
      – Lembar ke-1 : untuk arsip wajib pajak.
      –
      Lembar ke-2 : untuk KPP setempat

      Hapus
    4. Unknown2 November 2019 pukul 09.08

      Kelompok 3 XI pbk 1 :
      menurut kelompok saya jika ssp hilang adalah melakukan langkah langkah :
      1. datang ke kpp untuk mengurus surat setoran pajak yang hilang.Biasanya akan di minta untuk membuat surat pernyataan ada lembar yang hilang atau surat permohonan secara tertulis untuk meminta copy ssp yang hilang.
      2. nantinya akan di setujui,maka pihak kpp akan melegalisir bukti dan membuat copy rangkap dua untuk anda sebagai wajib pajak dan tentunya pihak kpp sendiri.

      Hapus
    5. Aan Septiani5 November 2019 pukul 19.34

      Aan Septiani Kelompok 1 XI PBk 1:
      Cukup datang ke tempat Anda biasa melakukan pembayaran pajak seperti bank atau kantor pos untuk meminta BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang memang memiliki fungsi yang sama sebagai pengganti SSP yang hilang. Nantinya BPN ini juga bisa dicetak ulang sebagai copy bukti pembayaran pajak.

      Hapus
  6. Unknown22 Oktober 2019 pukul 18.22

    Kelompok 5
    Pertanyaan:
    Jelaskan menurut pemahaman sendiri mengenai materi SKPKBT?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Unknown29 Oktober 2019 pukul 09.57

      Kelompok 4 kelas XI PBK 1

      SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya).

      -

      SKPKBT dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak dalam jangka 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, apabila ditemukan data baru (novum) dan/atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

      Hapus
    2. Unknown2 November 2019 pukul 09.00

      kelompok 3 XI pbk 1:
      menurut kelompok saya skpkbt merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan atau telah di terbitkan sebelumnya. Jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayat tambahan di tambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Apabila jangka waktu 10 tahun telah lewat,skpkbt telah dapat di terbitkan ditambah sanksi bunga sebesar 48% dari jumlah yang tidak atau kurang bayar dalam hal wajib pajak setelah lewat 10 tahun tersebut di pidana karena melakukan tindak pidana di dalam perpajakan berdasarkan putusan pengadilan.

      Hapus
    3. Aan Septiani5 November 2019 pukul 19.32

      Kelompok 1 XI PBk 1: SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya.

      Hapus
  7. Rifankusumah_blog23 Oktober 2019 pukul 07.24

    Kelompok 3
    Pertanyaan: Jelaskan menurut pendapat kalian mengapa surat ketetapan pajak harus diberikan kepada wajib pajak?

    BalasHapus
  8. Unknown29 Oktober 2019 pukul 09.59

    Kelompok 4 kelas XI PBK 1

    Karena dengan diberikannya surat ketetapan pajak agar si wajib pajak bertanggung jawab dan sebagai pengingat waktu bayar pajak

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pramuka Penegak

Oleh -
Materi Kepramukaan Penegak Penegak adalah anggota muda Gerakan Pramuka yang berusia 16 – 20 tahun.  Secara umum usia tersebut disebut masa sosial (Kohnstam) atau disebut juga masa remaja awal yaitu masa pencarianjati diri, memiliki semangat yang kuat, suka berdebat, kemauannya kuat, agak sulit dicegah kemauannya apabila tidak melalui kesadaran rasionalnya, ada kecenderungan agresif, sudah mengenal cinta dengan lain jenis kelamin. Pergerakan golongan Penegak disebut pergerakan bakti.  Bagi seorang Penggalang yang masuk Ambalan Penegak, berarti melanjutkan latihan yang telah diterima di golongan Siaga dan Penggalang dan Ambalan Penegak adalah tempat mempraktekkan dan menyempurnakan pendidikannya dalam Gerakan Pramuka.  Bagi mereka yang belum pernah menjadi Pramuka dapat diterima sebagai anggota Ambalan sedikitnya telah memenuhi syarat-syarat Penggalang Ramu. Kepenegakan adalah latihan ke arah kemandirian dan tidak menjadi beban orang lain, persaudaraan bakti, mend...
Baca selengkapnya

Persyaratan & Pendirian Bentuk Badan Hukum Bank

Oleh -
Materi:  Persyaratan & Pendirian Bentuk Badan Hukum Bank A. Persyaratan Pendirian Bank Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 dan SK Direktur BI Nomor 32/33/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999, menetapkan ketentuan bagi pendirian bank umum dan BPR bahwa untuk pendirian Bank Umum dan BPR meliputi persetujuan prinsip dan izin usaha . 1. Izin Prinsip  Izin prinsip adalah persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan pendirian   bank.  Untuk  memperoleh persetujuan prinsip , calon pemilik mengajukan kepada BI yang  memuat : 1) Rancangan akta pendirian badan hukum , termasuk AD/ART, dengan memuat : a. Nama dan tempat kedudukan b. Kegiatan usaha sebagai bank c. Permodalan d. Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan komisaris dan direksi 2) Daftar Kepemilikan a. Daftar Calon pemegang saham berikut rincian besaran kepemilikan saham (PT) b. Daftar calon anggota berikut simpanan pokok, wajib, dan hibah (Ko...
Baca selengkapnya

Struktur Organisasi

Oleh -
Gambar
BAB 4: Struktur Organisasi A. Pengertian Struktur   Organisasi Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka dan tata susunan perwujudan pola tetap hubungan antara tiapbagian , fungsi-fungsi , serta posisi atau orang-orang yang menunjukkan kedudukan , tugas , wewenang , dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi . Robbins (2007 ) mendefinisikan struktur organisasi sebagai penentuan pembagian dan pengelompokkan pekerjaan secara formal. Ivancevich (2008 ) mendefinisikan struktur organisasi sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan , proyek pekerjaan , dan departemen . Dengan demikian , keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi . B. Bentuk-Bentuk   Organisasi 1. Organisasi Garis/Lini Semua pegawai pada unit tersebut menerima instruksi dan petunjuk langsung d...
Baca selengkapnya